Rabu, 02 Desember 2009
JAKARTA: Manajemen SAP Indonesia akan menindaklanjuti apapun keputusan SAP global terkait dengan penangguhan skema baru tarif biaya pemeliharaan software ERP (enterprise resource planning).
Singgih Wandojo, Direktur Operasional PT SAP Indonesia, menuturkan pihaknya masih menunggu kebijakan dari SAP pusat terkait dengan rencana menaikkan tarif layanan pemeliharaan tersebut.
"Kami belum dapat menentukan sikap dan belum dapat berkomentar soal ini, karena ini sedikit sensitif," ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Menurut Singgih, SAP dan SUGEN (SAP User Group Executive Network)-federasi 12 komunitas pengguna SAP-masih membahasnya. "Jika nanti sudah diputuskan pusat, kami akan tindak lanjuti kebijakan [fee] ini."
Dalam pernyataan resminya yang dilansir Selasa lalu, SAP mengumumkan penundaan penerapan skema kenaikan biaya pemeliharaan.
Vendor solusi korporat dari Jerman ini memutuskan untuk membentuk task force (gugus tugas) guna menjaring masukan dari pengguna SAP mengenai skema biaya pemeliharaan yang saling menguntungkan.
"Dengan demikian rencana baru tentang biaya pemeliharaan ditangguhkan," tulis pernyataan tersebut.
Menurut rencana, tarif biaya pemeliharaan yang selama ini dipatok 17% dari harga software akan dinaikkan secara bertahap menjadi 22% pada 2012. Jika tidak ditangguhkan, tahun depan pengguna SAP akan dikenai biaya pemeliharaan 19,8%. Rencana tersebut menuai protes keras dari para pengguna solusi SAP.
Hingga saat ini pengguna SAP di Indonesia sekitar 530 perusahaan.
Rudy A. Limiadi, Marketing Manager PT Mitra Integrasi Informatika-anak usaha Grup Metrodata yang menjadi mitra implementor sekaligus pelanggan SAP, menilai wajar jika kebijakan itu direspons keras oleh pelanggan.
"Selama ini korporasi berusaha menurunkan anggaran TI untuk pemeliharaan dan upgrading sistem, karena menyerap 60%-70% anggaran TI," ujarnya.
Dengan menurunkan biaya itu, maka anggaran untuk investasi baru TI yang porsinya 30% dapat ditingkatkan untuk memberi nilai tambah bagi bisnis korporat.
Di sisi lain, Rudy menengarai tendensi kenaikan biaya perawatan dari software non SAP yang berkisar 3%-5%.
"Pertanyaannya kini, pelanggan yang existing tidak ada pilihan karena biaya beralih ERP jauh lebih mahal dan berisiko. Sementara pemeliharaan melekat mengingat ERP bukan beli putus dan membutuhkan support untuk menyesuaikan perkembangan bisnis," jelasnya. Singgih menambahkan selama ini pemeliharaan atau maintenance solusi dilakukan oleh tim SAP bukan diserahkan ke mitra seperti mitra implementasi ERP atau yang sering disebut integrator sistem. "Sistemnya demikian dan incremental," ujarnya.
Biaya pemeliharaan tahunan SAP adalah persentase biaya awal dari lisensi software.
Adapun SAP global menyatakan argumentasinya bahwa kenaikan tersebut dibutuhkan untuk menutupi kenaikan biaya dari pelanggan yang telah banyak penyesuaian dan pengintegrasian sistem software klien SAP yang mana semuanya harus bekerja secara harmonis dengan sistem inti SAP.
Efek ganda
Richard Kumaradjaja Konsultan TI & Manajemen Universitas Bina Nusantara menilai penangguhan rencana kenaikan biaya pemeliharaan SAP itu sangat membantu para pengguna aplikasi SAP di Tanah Air.
Dia justru lebih menyorot efek ganda jika kenaikan itu diberlakukan, karena terkait dengan kurs dolar yang tidak bisa dikendalikan.
"Pengguna SAP harus membayar maintenance fee tersebut dalam dolar. Bayangkan kalau fee-nya dinaikkan dan kurs dolar AS juga naik," katanya.
Menurut dia, pembayarannya dalam dolar karena skemanya sudah ditetapkan secara global dengan persentase dari harga software dan dibayarkan per tahun.
"Itu sebuah konsekuensi jika membeli software ERP [enterprise resource planning] proprietary," lanjutnya.
Dia mencoba membandingkan dengan aplikasi ERP berbasis open source (sumber terbuka), seperti Compiere dan Open ERP.
"Dengan produk open source, pengguna bisa memilih sendiri perusahaan lokal yang dianggap mampu menjalankan perawatan rutin," katanya. (roni.yunianto@bisnis.co.id/sutarno@bisnis.co.id)
Oleh Roni Yunianto & Sutarno
Bisnis Indonesia
0 Comments:
Posting Komentar